PT Novell Pharmaceutical Laboratories 
PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) 
ARISTA Group 
PT Impack Pratama Industri Tbk 
PT Metropolitan Televisindo (RTV) 
PT Tempo Scan Pacific Tbk 
PT Len Industri (Persero) 
PT Ecogreen Oleochemicals 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Category: Fresh Graduate
Lowongan kerja untuk Fresh Graduate / Lulusan Baru.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah
Sehubungan dengan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan membuka kesempatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Bahwa dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA 2024, sebagaimana telah ditetapkan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bertugas mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
