Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri terbaik Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia.
• Berusia minimal 45 tahun per 31 Desember 2026.
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
• Tidak pernah terlibat organisasi terlarang atau kegiatan yang bertentangan dengan NKRI.
• Memiliki keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lainnya.
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
• Tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan.
• Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan Khusus

• Pendidikan minimal S1/D4.
• Usia maksimal 60 tahun per 31 Desember 2026.
• Memiliki pengalaman:
  • Minimal 10 tahun di bidang perpajakan; atau
  • Minimal 5 tahun sebagai Hakim pada Mahkamah Agung yang membantu menangani sengketa perpajakan.
• Tertib menyampaikan SPT Tahunan PPh selama 3 tahun terakhir (2023–2025).
• Tertib melaporkan LHKPN/LHK selama 3 tahun terakhir (bagi yang diwajibkan).
• Memiliki motivasi, loyalitas, kompetensi, dan integritas tinggi.
• Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi.
• Memiliki pengetahuan hukum.
• Bagi PNS:
  • Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang/berat.
  • Diusulkan oleh instansi asal.

Dokumen Persyaratan

• KTP.
• Pas foto terbaru.
• Daftar Riwayat Hidup.
• Surat Lamaran.
• Surat Pernyataan.
• Surat Pernyataan Pengalaman Kerja.
• Ijazah dan Transkrip Nilai seluruh jenjang pendidikan.
• SKCK.
• Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana.
• Surat Keterangan Sehat.
• Surat Kuasa akses SPT.
• Bukti penyampaian SPT Tahun 2023, 2024, dan 2025.
• Bukti penyampaian LHKPN/LHK (bila diwajibkan).
• SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).
• Surat Pengusulan Instansi (bagi PNS).

Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
2. Seleksi Substansi:
   • Tes Pengetahuan Perpajakan.
   • Praktik Pembuatan Putusan.
3. Seleksi Kelayakan dan Kepatutan:
   • Penelusuran rekam jejak.
   • Asesmen.
   • Psikotes.
   • Tes kesehatan dan kejiwaan.
4. Wawancara.

Seluruh tahapan menggunakan sistem gugur.

Ketentuan

• Tidak dipungut biaya.
• Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung peserta.
• Keputusan panitia bersifat final.
• Informasi resmi hanya diumumkan melalui: https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id

INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T.ME/DISNAKERJA

• INFO: Akses lebih mudah di aplikasi Disnakerja