PT LPP Agro Nusantara (PTPN III Group)

LPP AGRO NUSANTARA didirikan di Yogyakarta paling awal pada tahun 1950. Lengan terbaru grup dan terlibat dalam konsultasi manajemen, mencakup semua kegiatan mulai dari manajemen operasi, strategi perusahaan, peta jalan & strategi teknologi informasi, sumber daya manusia & manfaat, desain organisasi dan pengembangan, manajemen perubahan, resolusi hukum & konflik, konsultasi keuangan, pemasaran & penjualan, dan sistem pemantauan layanan publik.

Khusus dalam manajemen operasi yang meliputi perencanaan dan manajemen proyek awal, desain dan rekayasa, pengawasan dan inspeksi kualitas, pengadaan mesin dan peralatan, konstruksi dan komisioning proyek industri, proyek infrastruktur, dan khusus proyek agribisnis. Kami juga mencakup semua aktivitas pemeliharaan peralatan industri.


Rekrutmen Calon Asisten Bidang Hukum (Pro Hire)

Deskripsi & Ruang Lingkup Program

Mengelola aspek hukum korporasi dan kepatuhan perusahaan, meliputi penyusunan dan reviu perjanjian, pemberian legal opinion, pendampingan aksi korporasi (merger, roll up, divestasi, pengalihan saham, KSO, dan kerja sama aset), penyusunan dan harmonisasi regulasi internal, serta pemantauan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan BUMN/DAM. Jabatan ini juga mengawal penerapan GCG dan program integritas perusahaan seperti SMAP ISO 37001, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pakta integritas, dan LHKPN, sehingga setiap keputusan dan transaksi perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat dan berjalan sesuai ketentuan.

Kualifikasi Umum

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • IPK minimal 3,00 (skala 4,00) dari PTN
  • IPK minimal 3,25 (skala 4,00) dari PTS/PT LN
  • Tidak pernah terlibat dalam praktik penyuapan, gratifikasi ilegal, fraud, atau tindak pidana korupsi (dibuktikan dengan surat pernyataan

Kualifikasi Khusus

  • Pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum; S2 Ilmu Hukum/Magister Kenotariatan (menjadi nilai tambah).
  • Pengalaman kerja minimal 3 tahun relevan di bidang hukum korporasi dan/atau kepatuhan, termasuk menangani perjanjian, legal opinion, atau program kepatuhan/GCG (pengalaman kerja diluar fungsi tersebut tidak diperhitungkan)
  • Menguasai hukum perusahaan, hukum BUMN, dan hukum kontrak, serta memahami kerangka GCG dan program kepatuhan.
  • Memahami ISO 37001, ketentuan gratifikasi, benturan kepentingan, dan LHKPN.
  • Memiliki PKPA/Kartu Tanda Advokat, sertifikasi legal/contract drafting, ISO 37001, atau Ahli Pembangun Integritas (menjadi nilai tambah).

INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T.ME/DISNAKERJA



  • INFO: Akses lebih mudah di aplikasi Disnakerja