Rekrutmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2024

  • Last Update:
  • Kategori:
    Internship, Mahasiswa, PemerintahanInternship, Mahasiswa, Pemerintahan
  • Lokasi:
  • Tipe Pekerjaan:
    Internship
  • Pendidikan:
    S1
  • Pengalaman:
    0 Tahun

DISNAKERJA.COM – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, digantikan oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

LKPP membuka kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa/i untuk berkontribusi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui program Magang di LKPP tahun 2024 dengan detail persyaratan sebagai berikut.

Rekrutmen Magang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) TA 2024


1. BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT UTAMA

1. Hukum/Ilmu Hukum

  • Membantu peserta magang untuk memahami proses legal drafting di pemerintahan
  • Membantu peserta magang untuk memahami penyusunan dokumen hukum di pemerintah
  • Membantu peserta magang untuk memahami pemberian pendapat hukum dan advokasi hukum di pemerintahan
  • Membantu peserta untuk memenuhi program magang

2. Administrasi Negara

  • Membantu penyusunan dokumen analisis beban kerja/analisis jabatan/evaluasi jabatan/informasi jabatan
  • Membantu pengelolaan kinerja Pegawai
  • Membantu pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai
  • Membantu penyusunan standar pelayanan publik

3. Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual

  • Menyusun bahan publikasi (e-flyer, video, dll) terkait kegiatan di bidang Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
  • Mengunggah informasi melalui media sosial Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

4. Psikologi/Manajemen/Teknik Industri/Ekonomi/Manajemen Pendidikan

  • Membantu pelaksanaan pengadaan dan onboarding sumber daya manusia di LKPP
  • Membantu pengelolaan kinerja Pegawai
  • Membantu pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai
  • Membantu pelaksanaan asesmen pegawai

5. Sistem Informasi/Teknologi Informasi

  • Merapikan database pada Sistem Informasi Kepegawaian
  • Membantu menyusun rencana pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

2. BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA

1. Design Grafis/Komunikasi Visual

  • Membantu penyajian data dan informasi pada laporan Triwulan, Semesteran dan Laporan Kinerja
  • Membuat infografis capaian kinerja pada laporan triwulan, semesteran dan laporan kinerja
  • Menyusun layout laporan triwulan, semesteran dan laporan kinerja

2. Bahasa Indonesia

  • Membantu penyusunan laporan triwulan, semesteran dan laporan kinerja berdasarkan data dan informasi yang tersedia
  • Melakukan penyuntingan pada dokumen laporan triwulan, semesteran dan laporan kinerja.

3. Ilmu Ekonomi/Ilmu Manajemen/Administrasi Publik/Administrasi Bisnis/Akuntansi

  • Membantu kompilasi data untuk penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
  • Membantu penyajian data untuk dokumen perencanaan dan anggaran
  • Membantu pengarsipan dokumen keuangan

3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM SEKRETARIAT UTAMA

1. Kearsipan Digital

  • Melakukan pengelolaan arsip dinamis dan alih media arsip

2. Manajemen Rekod dan Arsip

  • Melakukan pengelolaan arsip dinamis dan alih media arsip

3. Akuntansi/Administrasi Publik/Administrasi Pemerintah/Administrasi Keuangan Publik

  • Melakukan penyusunan rencana penganggaran/budgeter dan pengelolaannya
  • Menyiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan
  • Melakukan pengadministrasian perkantoran

4. Manajemen Aset Publik/Administrasi Pemerintahan/Administrasi Publik/Administrasi Keuangan Publik

  • Membantu pelaksanaan administrasi pengelolaan BMN

5. Statistik

  • Pengelolaan, analisis data, dan pelaporan pelaksanaan PBJ LKPP

6. Teknik Perawatan/Perbaikan Gedung

  • Membantu proses pelaksanaan perawatan dan perbaikan gedung

4. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Hukum/Ilmu Administrasi Negara

  • Terlibat dalam penyusunan rancangan undang – undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden.

2. Ekonomi/Akuntansi/Ilmu Administrasi Negara

  • Terlibat dalam kegiatan diseminasi Undang – Undang Pengadaan

5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Ilmu Hukum

  • Terlibat dalam penyusunan regulasi

6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Hubungan Internasional

  • Mempelajari struktur organisasi pada LKPP dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mengikuti kegiatan rapat pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mempelajari kebijakan/regulasi terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk di dalamnya Pengadaan Barang Jasa Internasional
  • Melakukan pengumpulan bahan/data/informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Membantu penerjemahan rancangan dokumen/naskah/materi pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Membantu pelaksanaan rapat harian dan penyusunan notulensi.

2. Hukum

  • Mempelajari struktur organisasi pada LKPP dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mengikuti kegiatan rapat pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mempelajari kebijakan/regulasi terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Melakukan pengumpulan bahan/data/informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Membantu pelaksanaan rapat harian dan penyusunan notulensi
  • Membantu penyusunan draft (legal drafting) kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ekonomi/Ekonomi Pembangunan

  • Mempelajari struktur organisasi pada LKPP dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mengikuti kegiatan rapat pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Mempelajari kebijakan/regulasi terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Melakukan pengumpulan bahan/data/informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
  • Membantu pelaksanaan rapat harian dan penyusunan notulensi
  • Membantu penyusunan materi rapat/paparan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

7. DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

1. Ilmu Komputer/Ilmu Informatika/Sistem Informasi

  • Melakukan data analityc, misalnya membuat machine learning, dan dimungkinkan membuat proyek perubahan.

2. Statistika/Statitstika dan Sains Data/Matematika

  • Melakukan pengolahan data statistik, dan dimungkinkan membuat proyek perubahan

8. DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

1. Hukum

  • Membantu riset dalam menjawab temuan BPK
  • Melakukan riset terhadap analisa data
  • Melakukan reviu penyusunan peraturan perundang – undangan

9. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Manajemen/Ekonomi/Akuntasi/Administrasi

  • Melakukan pengelolaan dan pengolahan data hasil pemantauan dan evaluasi di bidang PBJ
  • Membantu menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi di bidang PBJ
  • Menyusun draf surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dan surat rekomendasi pengangkatan ke dalam JF PPBJ
  • Mempersiapkan melaksanakan dan mendokumentasikan dukungan kesekretariatan
  • Melakukan updating profil (status kelembagaan, dasar hukum, alamat, kontak person, dll) pada aplikasi SIMKU

2. Hukum

  • Menginventarisasi dan mengumpulkan peraturan perundangan, kebijakan dan ketentuan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM Aparatur, dan SDM PBJ
  • Mereview dan menganalisis peraturan perundangan, kebijakan dan ketentuan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM PBJ dan SDM Aparatur untuk penyusunan rancangan peraturan mengenai SDM JF PPBJ
  • Membantu penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan SDM JF PPBJ dibawah koordinasi atasan
  • Mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisis peraturan perundangan dan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM PBJ dan SDM Aparatur.

3. Manajemen/Hukum/Administrasi Negara/Administrasi Publik/Manajemen Pendidikan

  • Membantu membuat hasil rumusan dalam bentuk rencana pengembangan kompetensi teknis di bidang PBJ
  • Membantu menyusun rancangan standar kompetensi teknis di bidang PBJ
  • Membantu menyusun rancangan bahan evaluasi standar kompetensi teknis di bidang PBJ.

4. Teknologi Informasi/Teknik Komputer/Sistem Informasi

  • Membantu pengelolaan sistem aplikasi Kelembagaan dan SDM PBJ
  • Memberikan masukkan pengembangan/penyesuaian sistem aplikasi Kelembagaan dan SDM PBJ.

10. DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

1. Hukum

  • Menyusun analisis terhadap pelaksanaan kegiatan advokasi, konsultan, pendampingan/probity advice
  • Membantu dalam proses administrasi probity advice/pendampingan
  • Menyusun notulensi dalam kegiatan rapat dalam rangka konsultasi, probity advice, atau advokasi
  • Melaksanakan penugasan lain yang diberikan

2. Sistem Informasi

  • Membantu pengelolaan database konsultasi dan probity advice
  • Membantu mengembangkan dashboard konsultasi dan probity advice
  • Melengkapi database advokasi/konsultasi dalam rangka layanan pemberian rekomendasi/pendapat hukum
  • Menyusun telaah kasus permasalahan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Melengkapi database putusan dan penyelenggaraan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP
  • Menyusun telaah putusan pengadilan terkait dengan kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11. INSPEKTORAT

1. Akuntansi/Manajemen/Ilmu Ekonomi

  • Membantu dalam kegiatan pengawasan keuangan dan menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan) pengawasan.

2. Perpustakaan/Arsiparis

  • Melakukan pengelolaan kearsipan di Inspektorat

3. Teknologi Informasi/Teknik Komputer/Sistem Informasi

  • Membantu melakukan kegiatan pengawasan terkait teknologi informasi

12. PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Administrasi/Akuntansi/Manajemen

  • Memberikan bantuan untuk pelaksanaan tugas ketatausahaan di Pusdatin antara lain penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan, ataupun evaluasi dan pelaporan.

2. Ilmu Komputer/Sistem Komputer/Teknik Komputer/Teknik Informatika/Teknik Elektro/Teknologi Jaringan

  • Memberikan bantuan untuk pengelolaan sistem server, storage, data center, dan/atau jaringan data di LKPP.

13. PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

1. Manajemen Pendidikan

  • Memberikan penugasan terkait MOOC
  • Melibatkan dalam rapat persiapan pelaksanaan diklat teknis
  • Melibatkan dalam ToC untuk Blended learning pelatihan diklat teknis kompetensi
  • Melibatkan dalam pembuatan laporan pelaksanaan diklat teknis

2. Kearsipan Digital

  • Memberikan mentoring mengenai kearsipan (pengelolaan arsip fisik dan arsip digital)

3. Teknologi Multimedia/Desain Komunikasi Visual

  • Membantu melakukan kegiatan terkait pengembangan teknologi pembelajaran
  • Melibatkan dalam rapat persiapan penyusunan multimedia interaktif
  • Melibatkan dalam penyusunan video podcast (naskah dll)
  • Melibatkan dalam pengelolaan KMS.

Syarat dan Ketentuan Magang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa:

  • Magang hanya diperuntukan untuk mahasiswa perguruan tinggi
  • Magang dilaksanakan secara Luring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Pelaksanaan kegiatan magang minimal 50 Hari Kerja (Ketentuan tidak masuk magang hanya diperuntukkan pada kebutuhan urgent (sakit, keluarga meninggal, perkuliahan) dan disertai oleh bukti dukung yang valid)
  • Periode Magang terdiri dari 3, 4, 5, dan 6 Bulan (silahkan disesuaikan dengan kebutuhan)
  • Mahasiswa magang tidak mendapatkan penggantian uang apapun selama kegiatan magang
  • Mahasiswa magang wajib membawa laptop dan botol minum pribadi selama periode magang.

Periode Magang :

3 Bulan

  • 1 Juli – 30 September 2024
  • 1 Oktober – 20 Desember 2024

4 Bulan

  • 1 Juni – 30 September 2024
  • 1 September 2024 – 20 Desember 2024

5 Bulan

  • 1 Agustus – 20 Desember 2024

6 Bulan

  • 1 Juli – 20 Desember 2024

INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T.ME/DISNAKERJA




Tagged: