Rekrutmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024

DISNAKERJA.COM – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, digantikan oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat LKPP, Tahun Anggaran 2024, kami membutuhkan tenaga Jasa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Kegiatan Pembinaan Wilayah UKPBJ

Ruang Lingkup Pekerjaan :

  • Mengumpulkan dan mempelajari pedoman dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan direktorat;
  • Melakukan pengolahan data mengenai pelaksanaan kegiatan Pembinaan UKPBJ;
  • Melakukan profile updating (status kelembagaan, dasar hukum, alamat, kontak person, dll) yang ada di peta persebaran UKPBJ di aplikasi SIMKU;
  • Melakukan verifikasi online data tingkat kematangan UKPBJ sesuai dengan SOP Verifikasi Tingkat Kematangan UKPBJ;
  • Menerima konsultasi tatap muka/daring untuk UKPBJ;
  • Menyusun konsep surat yang terkait kelembagaan UKPBJ;
  • Mempersiapkan dan mendokumentasikan hal-hal yang terkait kesekretariatan yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan berupa dokumen dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan.
    8. Melaporkan dukungan kesekretariatan yang dilakukan dalam rangka
    penyelesaian pekerjaan berupa laporan profil pelaksanaan rapat
    pembahasan/FGD/Lokakarya. Laporan realisasi keuangan pekerjaan, dan laporan lain yang diperlukan, termasuk membuat daftar hadir rapat dan
    menuliskan notulen hasil rapat selama proses kegiatan berlangsung;
  • Melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pembinaan UKPBJ;
  • Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan/atau semester terkait pembinaan kapabiltas UKPBJ;
  • Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis terkait dengan pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ;
  • Menyiapkan bahan telaahan untuk mendukung penyusunan pedoman teknis terkait dengan pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ;
  • Memverifikasi dan memvalidasi usulan kebutuhan SDM JF PPBJ dan usulan pengangkatan ke dalam JF PPBJ yang diajukan instansi pemerintah ke LKPP;
  • Menyusun draf surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dan surat rekomendasi pengangkatan ke dalam JF PPBJ;
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi PBJP;
  • Menyusun konsep surat dan konsep telaah staf;
  • Menyiapkan desain dan bahan paparan di lingkup Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; dan
  • Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.

Persyaratan :

  • Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 30 tahun;
  • Pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV dengan Nilai Akreditasi Jurusan Minimal B, diutamakan jurusan Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, atau Kebijakan Publik;
  • IPK minimal 3.25 skala 4.00;
  • Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di bidang pemerintahan minimal 1 (satu) tahun;
  • Terampil menggunakan Microsoft Office;
  • Memiliki kemampuan untuk menganalisa data;
  • Memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan administrasi;
  • Komunikatif dan mampu bekerja dalam kelompok.
  • Mampu bekerja cepat dan cekatan serta responsif;
  • Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (lebih disukai);
  • Menguasai power point dengan sangat baik (lebih disukai);
  • Memiliki integritas dan komitmen kerja yang tinggi; dan
  • Berorientasi pada pelayanan publik;
  • Diutamakan yang menguasai desain dan presentasi.
  • Deadline: 9 Februari 2024

2. Pengelola Sistem Informasi

Ruang Lingkup Pekerjaan :

  • Melakukan maintenance dan availability terhadap penggunaan Sistem informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
  • Mengidentifikasi adanya bug dalam Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (debugging);
  • Melakukan troubleshooting permasalahan di dalam Sistem informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
  • Melakukan perbaikan dan/atau penambahan fitur minor dalam Sistem informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan sesuai dengan kebutuhan;
  • Melakukan pemutakhiran data/informasi Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan sesuai dengan kebutuhan;
  • Membuat dokumentasi teknis dan panduan mengenai Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
  • Memberikan pelayanan dan konsultasi atas keluhan teknis dari para pengguna Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
  • Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja; dan
  • Membuat laporan bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Persyaratan :

  • Pria/Wanita Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 30 tahun;
  • Pendidikan minimal S1 dengan Nilai Akreditasi Jurusan Minimal B di bidang Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Manajemen Informatika/Sistem Informasi dan sejenisnya;
  • Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Nilai Akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Mampu memahami bahasa pemrograman PHP, MYSQL, MariaDB dan VueJS;
  • Memahami konsep MVC (Model View Controller) dan Framework Laravel;
  • Memahami UML, DFD, dan ERD;
  • Memiliki pengalaman sebagai PHP programmer minimal 1 tahun.
  • Mampu melakukan analisis data dan informasi;
  • Memiliki integritas, kedisiplinan, loyalitas, inisiatif dan mampu bekerja secara mandiri serta bekerja secara tim;
  • Dapat berkomunikasi dengan baik;
  • Berorientasi pada pelayanan publik;
  • Tidak berstatus calon ASN, Prajurit TNI atau Anggota Polri;
  • Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Pengelola Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)

Ruang Lingkup Pekerjaan :

  • Menginventarisasi dan mengumpulkan peraturan perundangan, kebijakan dan ketentuan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM Aparatur, dan SDM PBJ dalam rangka penyiapan bahan/materi untuk penyusunan peraturan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  • Mereviu dan menganalisis peraturan perundangan, kebijakan dan ketentuan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM PBJ dan SDM Aparatur untuk penyusunan rancangan peraturan mengenai SDM JF PPBJ;
  • Membantu penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan SDM JF PPBJ dibawah koordinasi atasan;
  • Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan peraturan dan kebijakan SDM JF PPBJ;
  • Mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisis peraturan perundangan dan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), SDM PBJ dan SDM Aparatur sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  • Memetakan dan mendokumentasikan permasalahan implementasi SDM JF PPBJ pada instansi pengguna JF PPBJ dan permasalahan berdasarkan masukan (feedback) para pihak; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan SDM JF PPBJ dibawah koordinasi atasan dan/atau pimpinan unit kerja;
  • Melakukan pengelolaan dan pengolahan data terkait pemantauan dan evaluasi kebijakan SDM JF PPBJ pada sistem informasi SDM JF PPBJ;
  • Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  • Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  • Melakukan tugas terkait pendampingan pengangkatan dan pembinaan SDM JF PPBJ;
  • Memverifikasi dan memvalidasi usulan kebutuhan SDM JF PPBJ dan usulan pengangkatan ke dalam JF PPBJ yang diajukan instansi pemerintah ke LKPP;
  • Menyusun draf surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dan surat rekomendasi pengangkatan ke dalam JF PPBJ;
  • Membantu kegiatan administrasi keuangan pada Kelompok Kerja Pengembangan SDM PBJ;
  • Mempersiapkan bahan rapat, menyusun laporan hasil rapat (notulensi) dan membantu pelaksanaan tugas administrasi di Direktorat; dan
  • Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.

Persyaratan :

  • Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 30 tahun;
  • Pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV, diutamakan jurusan Ilmu Hukum;
  • Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Nilai Akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Memiliki IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  • Memiliki integritas dan komitmen kerja yang tinggi;
  • Mampu bekerja mandiri dan dapat bekerja sama dalam tim;
  • Mampu melakukan analisa data dan informasi;
  • Mampu menggunakan Microsoft Office dan internet;
  • Berorientasi pada pelayanan publik dan memiliki inisiatif penuh dalam bekerja;
  • Diutamakan memiliki pengalaman penyusunan peraturan dalam pemerintahan/BUMN minimal 1 (satu) tahun;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI;
  • Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Programmer Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pengadaan

Ruang Lingkup Pekerjaan :

  • Mempelajari dan memahami source code dan database aplikasi SiRUP;
  • Melakukan pengembangan dan mengelola aplikasi SIRUP berdasarkan desain dan kebutuhan pengguna;
  • Memberikan saran dan masukan terkait optimalisasi kinerja dan tampilan aplikasi SiRUP;
  • Memberikan masukan dan saran terkait penggunaan teknologi terbaru dalam pengembangan aplikasi SiRUP;
  • Melakukan analisa dan perbaikan terhadap permasalahan dan keamanan aplikasi SiRUP saat ini dan mendiskusikannya dengan Tim Pengembang aplikasi SiRUP dan stakeholder lain;
  • Melakukan testing yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi SiRUP;
  • Melakukan perbaikan bugs bekerjasama dengan Tim IT, Software Quality Assurance dan Tim Programmer termasuk Tim Teknis terkait dari PT. Telkom, Tbk;
  • Memberikan masukan terkait dokumentasi teknis;
  • Memastikan aplikasi SiRUP dapat diimplementasikan dengan baik; dan
  • Melaksanakan kegiatan lain sesuai penugasan.

Persyaratan :

  • Warga Negara Indonesia;
  • Pria/Wanita;
  • Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
  • Pendidikan minimal S1, dengan jurusan Teknik Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Rekayasa Perangkat Lunak/Jurusan Lain yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol);
  • Diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Programmer;
  • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
  • Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta kedisiplinan;
  • Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan;
  • Bersedia mempelajari proses bisnis dan hal-hal lain berkaitan dengan aplikasi SIRUP dan SPSE ;
  • Bersedia meningkatkan pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  • Mampu bekerjasama secara mandiri maupun dalam tim.

5. Pengembangan Organisasi 1/Pengembangan Organisasi RB_1

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

  • Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
  • Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Persyaratan Kualifikasi Teknis:

  • Memiliki latar belakang pendidikan minimal DIV/S1 Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (diutamakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik);
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
  • Minimal usia 21 tahun dan maksimal 40 tahun selama perikatan kontrak;
  • Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office: Word, Excel, Power Point
  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pelamar yang dinyatakan lulus);
  • Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat keterangan tidak konsumsi narkoba bagi pelamar yang dinyatakan lulus).

Spesifikasi Tingkat Layanan

  • Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi;
  • Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan wewenang;
  • Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab serta berinisiatif memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan tanggung jawabnya;
  • Menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta menaati ketentuan jam kerja; dan
  • Mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar unit organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain.

Ruang Lingkup Pekerjaan

  • Membantu penyusunan, pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur);
  • Membantu penyusunan Standar Pelayanan;
  • Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
  • Membantu teknis pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di LKPP mulai dari persiapan hingga evaluasi;
  • Membantu penyusunan naskah dinas seperti surat, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
  • Menyusun notulensi rapat;
  • Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi;
  • Membantu menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Belanja, Rencana Penarikan Anggaran di lingkup bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
  • Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.

6. Pengembangan Organisasi 2/Pengembangan Organisasi RB_2

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

  • Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
  • Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Persyaratan Kualifikasi Teknis:

  • Memiliki latar belakang pendidikan minimal DIV/S1 Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (diutamakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik);
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
  • Minimal usia 21 tahun dan maksimal 40 tahun selama perikatan kontrak;
  • Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office: Word, Excel, Power Point
  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pelamar yang dinyatakan lulus);
  • Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat keterangan tidak konsumsi narkoba bagi pelamar yang dinyatakan lulus).

Spesifikasi Tingkat Layanan

  • Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi;
  • Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan wewenang;
  • Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab serta berinisiatif memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan tanggung jawabnya;
  • Menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta menaati ketentuan jam kerja; dan
  • Mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar unit organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain.

Ruang Lingkup Pekerjaan

  • Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
  • Membantu teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi penilaian;
  • Membantu penyusunan naskah dinas seperti surat, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
  • Menyusun notulensi rapat;
  • Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi;
  • Mengelola administrasi dan pertanggung jawaban kegiatan, seperti: kelengkapan rapat, daftar hadir, honorarium, dll;
  • Menyusun laporan realisasi keuangan kegiatan pada RO Layanan Reformasi Kinerja (laporan realisasi keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  • Melakukan rekonsiliasi terkait realisasi anggaran pada aplikasi bulanan (SPAN/SISKA, dll); dan
  • Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.

Informasi selengkapnya pada dokumen terlampir:

INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T.ME/DISNAKERJA

Tagged: