PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
PT Great Giant Foods (GGF) 
PT Megah Surya Pertiwi (Harita Group) 
PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia 
PT Kasakata Kimia 
PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) 
PT Aerofood Indonesia (Garuda Indonesia Group) 
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk – Feedmill Division 
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Terbaru
Bahwa dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA 2024, sebagaimana telah ditetapkan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bertugas mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Dalam rangka mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
