PT Padasa Enam Utama (Pancadaya Perkasa Group) 
PT Astra Komponen Indonesia 
PT Darma Henwa Tbk 
PT Lalamove Logistik Indonesia 
PT Sinar Nirwana Sari (SN Group) 
PT Lestari Alam Segar (Wings Group) 
Permata Group 
PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Category: Full Time
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bertugas mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
Sehubungan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Dalam rangka mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di
Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran (T.A.) 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang
